IL PRINCIPLE, Niccolo Machiavelli

Il Principle yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Prince (Sang Pangeran), memang selama ini dikenal karena sisi kontroversinya, menganjurkan kepada para penguasa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menggunakan tipu muslihat dan kekejaman. Penulisnya, Niccolo Machiavelli, dimasukkan oleh Michael H. Hart (Penulis Buku Best Seller The 100 a Ranking of the Most Influential Persons in History) dalam deretan 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Manusia.

Jika kejujuran dan kegilaan dapat disatukan dalam sebuah media, maka buku inilah media terbaik untuk menyatukan keduanya. Meskipun isinya sering dihakimi orang karena dianggap melegalkan tipu muslihat, kelicikan, dusta, serta kekejaman dalam menggapai kekuasaan, namun beberapa orang juga memujanya sebagai buku yang sangat jujur dan realis. Tanpa malu Machiavelli memaparkan kondisi moral para penguasa dengan apa adanya.

Sebagai contoh, Machiavelli menulis, “….membunuh sahabat seperjuangan, menghianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasihan dan tidak memiliki agama: kesemua hal ini tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang bermoral, namun dapat memberikan kekuatan…”

Tak diragukan lagi, hampir semua pimpinan di dunia pernah membaca buku ini. Kabarnya Napoleon selalu tidur dengan buku ini berada dibawah bantalnya. Begitu pula dengan Hitler, Lenin dan Stalin. Michael H. Hart pun menjuluki buku ini sebagai "Buku Pedoman Para Diktator"

Rp 38.000
Qty: Beli Sekarang
Tersedia
Berat (gram)	700

INFO BUKU

Judul: Il Principle (sang Pangeran)

Penulis: Niccolo Machiavelli

Penerbit: Narasi

Edisi: II, 2008

Halaman: 184

Ukuran: 13 x 19 x 1 cm

Sampul: Soft Cover

Bahasa: Indonesia

Kondisi: Buku Baru

Lokasi: 320/Mac/i

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH SOEHARTO, Leo Suryadinata

Ambisi Indonesia menjadi pemimpin regional dan memainkan peran aktif dalam masalah masalah regional dan dunia tampaknya terhambat oleh kemampuannya yang terbatas. Keadaan ini tidak saja dialami oleh era Soekarno yang menempatkan legitimasi pemerintahan pada ideologi revolusi, tetapi juga oleh era Soeharto yang menempatkan legitimasi pemerinahan pada pembangunan ekonomi. Perbedaan penempatan legitimasi diantara dua pemimpin ini lebih cenderung didasarkan pada pertimbangan keadaan zaman.

Buku yang mencermati perjalanan politik luar negeri Indonesia selama lebih dari tiga dekade ini, ternyata juga memperlihatkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dan bahkan dunia. Untuk memenuhi ambisi itu apakah Indonesia menjalankan kebijakan yang agresif atau tidak, hal ini masih dalam perdebatan.

Kendatipun demikian, ada dua hal penting yang sesungguhnya akan menentukan arah masa depan politik luar negeri Indonesia, yaitu jenis kepemimpinan era pasca-Soeharto dan kondisi ekonomi negara dalam era pasca-Soeharto. Dan tampaknya pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh stabilitas politik, akan menjadi salah satu titik perhatian penting dalam konteks pengembangan politik luar negeri Indonesia.

Rp 42.000
Qty: Beli Sekarang
Tersedia
Berat (gram)	700

INFO BUKU

Judul: Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto

Penulis: Leo Suryadinata

Penerbit: LP3ES

Edisi: Cetakan 1, 1998

Halaman: 266

Ukuran: 24 x 16 cm

Sampul: Soft Cover

Bahasa: Indonesia

Kondisi: Buku Bekas Koleksi Pribadi

Lokasi: 340/Sur/p

RUANG PUBLIK: MELACAK "PARTISIPASI DEMOKRATIS" DARI POLIS SAMPAI CYBERSPACE, F. Budi Hardiman (Editor)

"Ruang publik" (public sphere) menjadi populer dalam literatur filsafat dan ilmu-ilmu sosial pasca Komunisme. Konsep ini seolah mengemas segala harapan akan perubahan sosial secara demokratis. Seberapa suburkah konsep ini untuk menjelaskan partisipasi masyarakat warga dalam demokrasi? Buku Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace mencoba memberikan jawaban.

Sekurangnya ada dua pengertian "ruang publik" yang dibahas dalam buku ini. Pertama, ruang publik adalah suatu wilayah yang dapat diakses semua orang dan wilayah ini membatasi dirinya secara spasial dari wilayah lain, yaitu ruang privat. Di sini, berbeda dari ruang privat yang merupakan locus intimitas, ruang publik merupakan locus kewarganegaraan (citizenship) dan keadaan publik (public civility). Pengertian deskriptif ini dibedakan dari pengertian kedua yang bersifat normatif, yakni ruang publik yang seharusnya berperan kritis terhadap sistem politis. Dalam arti normatif ini ruang publik adalah suatu wilayah komunikasi tempat para warganegara berperan secara demokratis dalam mengawasi jalannya pemerintahan -- atau meminjam istilah Habermas -- "suatu tempat pengeraman kegelisahan politis warga".

Buku ini pertama-tama mengajak Anda untuk melacak pemikiran tentang 'kepublikan' (publicity) dan 'masyarakat warga' (civil society) yang membentang mulai dari Plato di zaman Yunani kuno, melalui Abad Pertengahan sampai pada gagasan para filsuf modern, seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Kant dan Hegel. Konsep 'ruang publik' lalu dibahas dalam kaitannya dengan kapitalisme, pluralisme, feminisme, dan kebudayaan yang menjadi keprihatinan para filsuf kontemporer, seperti Gramsci, Hannah Arendt, Habermas dan Rorty.

Mendalami pemikiran-pemikiran mereka, kita akan ditatapkan pada sebuah kegelisahan: Jika dewasa ini 'ruang publik' sungguh telah didistorsi oleh kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi pemerintah, bagaimana kita masih dapat mengharapkan peran demokratis masyarakat warga dalam medium yang sudah rancu itu? Buku ini diakhiri dengan upaya-upaya untuk menjawab kegelisahan tersebut.

Sebuah buku yang akan memperluas perspektif Anda untuk memahami kemungkinan dan tantangan demokrasi partisipatoris dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita.

Rp 100.000
Qty: Beli Sekarang
Sold
Berat (gram)	700

INFO BUKU

Judul: Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace

Editor: F. Budi Hardiman

Penerbit: Kanisius

Edisi: 2010

Halaman: 406

Ukuran: 15.5 x 22.5 x 2.5 cm

Sampul: Soft Cover

Bahasa: Indonesia

Kondisi: Buku Baru

Lokasi: 100/Har/r